E168 - Presiden Joko Widodo telah mengumumkan kriteria pengangkatan kepala Pemerintahan Metropolitan (IKN) "Nusantara". Setelah menebar banyak nama sebelum
Presiden kini secara spesifik menyebut orang yang dicarinya, orang yang memimpin wilayah dan berlatar belakang arsitektur.
"Paling tidak dia memimpin daerah dan berlatar belakang arsitektural," kata Jokowi saat ditemui Pemimpin Redaksi Media Massa Nasional, Rabu (19 Januari 2022) di Istana Kepresidenan Jakarta.
Pada Maret 2020, Presiden menyebut empat nama yang diharapkan memimpin ibu kota baru, dari mantan kepala daerah hingga mantan menteri.
Ini adalah mantan Gubernur DKI Jakarta Baschichaha Japurnama alias Ahok yang saat ini menjabat Komisaris Presiden Pertamina, dan mantan Pemerintahan Banyuwangi yang baru saja diangkat sebagai direktur Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) ). adalah. Abdullah Aswar Anas.
Selain itu, ada nama mantan Presiden Bang Bang Brojonegoro dan WIKA Tsumiyana yang pernah menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi.
"Pasti banyak calon, satu Bang Bang Brojonegoro, dua Ahok, tiga Tunyana, dan empat Azwar Anas."
Akan Menyerahkan Kepada Seseorang Yang Berlatar Belakang Arsitektur Untuk Memimpin IKN Apakah Realistis? ?? Nirwono Joga, pengamat tata kota di Universitas Trisakti, mengatakan membaca ini tergantung pada tujuan yang ingin dicapai presiden.
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapenas)/Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Suharsomono Alpha pernah berharap Presiden akan mengadakan perayaan HUT Kemerdekaan pada 17 Agustus 2024 di ibu kota negara baru tersebut.
Dengan tujuan itu, Nirwono mengatakan pembangunan infrastruktur akan menjadi prioritas utama. Setidaknya pada 2022-2024, proyek IKN akan fokus pada pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, saluran air, air bersih, perumahan dan gedung pemerintahan seperti kediaman presiden dan gedung MPR/DPR.
Oleh karena itu, menurut Nirwono, kepala ibu kota baru harus berasal dari orang yang memiliki pengetahuan teknis pembangunan infrastruktur dan juga akrab dengan perencanaan proyek IKN.
"Yang lebih penting, siapa pun yang mengerti pembangunan infrastruktur tahu dari awal rencana hingga persiapan pembangunan," kata Nirwono, Sabtu (22 Januari 2022).
Dengan kriteria ini, Nirwon, jika kepala badan IKN diangkat oleh bagian Kementerian Pekerjaan Umum, diperkirakan lebih ideal. Pekerjaan Umum (PUPR) yang sejak awal mengetahui detail rencana pembangunan ibu kota negara.
Nirwono mengatakan Kementerian PUPR sedang mempersiapkan proyek pemindahan ibu kota selama dua tahun, dari menjadi tuan rumah Kompetisi Desain IKN hingga membentuk gugus tugas untuk merencanakan ibu kota negara.
Pengangkatan Kepala Badan dari unsur Kementerian PUPR bertujuan untuk mendorong dan mempercepat pelaksanaan pembangunan ibu kota baru di masa yang akan datang.
"Yang lebih penting, mereka yang akrab dengan pembangunan infrastruktur tahu ini dari awal perencanaan hingga persiapan pembangunan.
Dan itu pasti Kementerian PUPR," katanya. Untuk nama-nama baru seperti Ahok, Azwar Anas, dan Ridwan Kamil, menurut Nirwono, akan ideal jika dia bisa diangkat sebagai kepala pemerintahan berikutnya ketika infrastruktur ibu kota baru selesai.
Ketika saat itu tiba dan ibu kota baru mulai dipenuhi pejabat negara dan ASN, dibutuhkan kepala instansi pemerintah yang berpengalaman mengelola daerah.
“Lima tahun pertama, setelah bangunan selesai, setelah ASN masuk, mereka mulai berpikir untuk mendirikan pemerintah daerah. Sudah ada orang. Ini baru permulaan. Kami bekerja dengan pemerintah daerah sekitar. Mari kita kemampuannya sebagai pemimpin lokal.”
Oleh karena itu, kami berharap Presiden tidak terlibat dalam faktor politik dalam memilih pemimpin ibu kota baru.
Pengangkatan ketua badan IKN merupakan keberhasilan dari tujuan pemindahan ibu kota.
“Dalam dua bulan ke depan akan diambil keputusan. Jika faktor politik lebih banyak, 2024 tidak akan terwujud karena terlalu banyak kendala yang dihadapi oleh pemimpin dengan latar belakang politik (modal) lebih banyak. Kami jamin akan pindah), " ucap Nirwono.