Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Luthfi melaporkan, sedikitnya tiga tersangka mafia minyak goreng diduga bertanggung jawab atas kenaikan harga dan tidak tersedianya bahan pokok tersebut di pasar.
Dia mengatakan, identitas para tersangka sudah ada di tangan polisi saat rapat dengar pendapat dengan anggota Komisi VI DPR, Kamis lalu. Meski Luthfi menyatakan mafia akan diumumkan polisi pada Senin (21/3), hal itu tidak pernah terjadi.
Namun, identitas ketua mafia minyak goreng itu tetap menjadi misteri bahkan setelah seminggu berlalu. Mendag-Polri tidak kompak karena mafia minyak goreng yang apik.
Namun berkebalikan dengan apa yang dikatakan Mendag, Polri menuding banyak pedagang dadakan yang tidak mengikuti kebijakan pemerintah sehingga mengakibatkan kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng. Polisi juga mengaku belum menemukan bukti aktivitas mafia dalam penyelidikan belakangan ini.
“Di lapangan, kami menemukan banyak pedagang, reseller, dan pelaku usaha lainnya yang tidak terdaftar. Mafia minyak goreng sekarang terekspos, dan temuan kami lebih personal kepada pelaku usaha” kata Irjen Helmy Santika, yang mengepalai Polri Satgas Pangan, Rabu (23/3)..
Pengamat kebijakan publik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga mengatakan, “bersih-bersih tangan” merupakan sebagai respon polisi terhadap nihilnya informasi mafia minyak goreng di lapangan.
Padahal, menurut Jamil, kelangkaan dan lonjakan harga minyak goreng yang sangat besar belakangan ini tidak mungkin terjadi tanpa keterlibatan dan persekongkolan para pelaku utama di pasar.
“Akibatnya, satu-satunya penjelasan logis atas susahnya penemuan pelaku adalah mereka buron. Yaitu mungkin penegak hukum belum mengungkap mereka karena mereka sangat kuat; “Jumat, katanya kepada CNNIndonesia.com.
Oleh karena itu, ia menantang tuduhan polisi yang mengesampingkan mapia dan malah menuduh spekulan atau pedagang dadakan atas lonjakan harga dan kelangkaan pasar minyak goreng.
Dengan kata lain, hanya ada lima pemain utama di pasar minyak goreng Indonesia, menurut Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI). Karena itu, dia menegaskan, monopoli pasar bisa terbentuk di industri minyak goreng sehingga memunculkan sosok mafia.
“Ini terjadi akibat monopoli lima arah di pasar minyak goreng. Terbentuknya mafia minyak goreng hampir bisa dipastikan ketika ada monopoli” ujarnya.
Keputusan pemerintah menghapus HET untuk minyak goreng kemasan dan menggantinya dengan penetapan Rp 14.000 per liter untuk minyak goreng curah, menurut Jamil, juga memperkuat sinyal tersebut.
Pasalnya, pasokan minyak goreng kemasan membanjiri pasar ritel dan pasar tradisional tak lama setelah pemerintah mengesahkan SK tersebut. Juga semakin sulit untuk menemukan minyak curah di beberapa bagian dunia.
Alhasil, ia berkesimpulan bahwa munculnya pedagang dadakan yang mengabaikan kebijakan pemerintah bukanlah satu-satunya penyebab masalah. Ia menegaskan, prasyarat tersebut hanya bisa dipenuhi dengan konspirasi besar yang melibatkan banyak peserta dan melibatkan mereka secara sistematis.
“Ini tidak bisa dilakukan tanpa stok minyak goreng yang cukup banyak. Hanya perusahaan-perusahaan besar di pasar minyak goreng yang bisa melakukan ini” tegasnya dalam pandangannya.
“Sulit untuk mengecualikan monopoli dan mafia seputar minyak goreng, mengingat tanda-tanda peringatan ini. Merekalah yang bertanggung jawab untuk menentukan apakah minyak goreng tersedia untuk dibeli atau tidak”, Jamil juga menimpali.
KRONOLOGI KEMAHALAN MINYAK GORENG
Saat ini, minyak goreng merupakan komoditas yang mahal dan langka. Setidaknya selama enam bulan terakhir, ini yang telah terjadi. Berikut kronologinya:
NOVEMBER 2021
Menurut Kementerian Perdagangan Kenaikan harga CPO (Crude Palm Oil) disebabkan karena terganggunya pasokan bahan baku minyak nabati lainnya hingga menyebabkan peningkatan permintaan, akibatnya terjadi kenaikan harga CPO.
Karena pasokan minyak goreng dalam negeri masih 628 ribu ton dan seharusnya bisa memenuhi kebutuhan dalam kurun waktu 1,5 bulan. Kementerian Perdagangan tidak mau merencanakan kenaikan minyak goreng.
31 DESEMBER 2021
3 JANUARI 2022
Presiden Jokowi mendesak Menteri Perdagangan RI M Lutfi untuk segera mengatasi kenaikan harga minyak goreng agar tidak membebani masyarakat.
18 JANUARI 2022
Mulai 19 Januari dan berlangsung hingga 30 Juni, pemerintah Indonesia akan mengenakan biaya Rp. 14 ribu/liter untuk minyak goreng yang dijual di gerai ritel, maupun di pasar tradisional.
Pemerintah Indonesia mengeluarkan biaya Rp 7,6 triliun untuk melaksanakan kebijakan tersebut.
Selama enam bulan, masyarakat akan mendapatkan 1,5 miliar liter minyak goreng kemasan dari dana subsidi.
Strategi itu gagal total. Setelah itu, pasar eceran dan pasar tradisional untuk minyak goreng mulai menipis.
AGUSTUS 2021 - AKHIR 2021
Saat ini membeli minyak goreng di Indonesia lebih mahal dibandingkan beberapa bulan yang lalu, yang harganya Rp. 14 ribu liter.
27 Januari 2022
Kebijakan DMO dan DPO minyak goreng diberlakukan Kementerian Perdagangan dalam rangka menurunkan harga minyak goreng.
1 FEBRUARI 2022
Harga eceran minyak goreng tertinggi.
- Rp 11.500 per barel minyak goreng
- Rp13.500 untuk minyak goreng kemasan sederhana.
- Rp14.000 untuk 1 toples minyak goreng premium
Masih terjadi kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng.
- Harga minyak goreng dua liter Rp 50 ribu di Samarinda.
- Satu liter minyak goreng di Kendari harganya Rp 70 ribu.
9 MARET 2022
M Lutfi, menteri perdagangan negara percaya bahwa penimbunan dan penyelundupan adalah penyebab tingginya harga minyak goreng. Ada 393 juta liter minyak goreng yang dipasok ke negara itu, cukup untuk pasokan sebulan, katanya,
13 MARET 2022
Jokowi mengkaji pasar konvensional dan mikro. Meski harga minyak goreng sudah naik menjadi Rp 14 ribu, pasokan dari minimarket tersebut semakin menipis. Jokowi, di sisi lain, menemukan bahwa Rp. Minyak goreng 20.000/liter masih tersedia di pasaran.
13 MARET 2022
Menurut Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Jokowi akan memutuskan harga minyak setelah berkemah di Ibu Kota Negara Nusantara.